Klinik Konsultasi Hukum. Monggo kalo ada yang mau!!

[art3m1s]

Halo, saya mau coba membagi-bagi ilmu, barangkali temen-temen SM ada yang butuh konsultasi, bisa ingin tahu doank ttg HUKUM APAPUN, ato mau konsultasi masalahnya, silahkan. Bisa mau pake nama asli, bisa mau disamarkan identitasnya! Terserah!! Bebaskeun..

Oh iya, profil saya Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum salah satu univ swasta di Bandung.. saat ini juga sedang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Universitas yang bersangkutan... Pernah memberikan penyuluhan di Desa di Sukabumi, dan sudah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar.. Hehehe...

Advice yang diberikan disini sifatnya gak mengikat!!! dan kalo ada temen-temen SM yg punya pengetahuan ttg HUKUM, silahkan ikut share disini... ok? Thx..

[blindzero]

wah boleh dicoba...

Kalau misalnya kita menerobos lampu merah.. kemudian setelah beberapa menit tibalah seorang polantas yang menyatakan bahwa kita melanggar lampu lalin. Apakah bisa kita lolos dari tilang ? (tidak pake suap segala) mengingat tidak adanya bukti sama sekali bahwa kita menerobos lampu lalin, kecuali ya penglihatan polisi itu sendiri.

[TUFF Stough]

Nanya 1 hal:

Apakah ada pasal yang memberikan polisi hak untuk menilang bila pajak kendaraan terlambat dibayar? Bukankah itu adalah kewajiban Dirjen Pajak melalui denda yang kita terima saat bayar pajak? Kalau ditilang juga, berarti kita bayar 2 kali donk?

[hunter]

Kalau misalnya kita menerobos lampu merah.. kemudian setelah beberapa menit tibalah seorang polantas yang menyatakan bahwa kita melanggar lampu lalin. Apakah bisa kita lolos dari tilang ? (tidak pake suap segala) mengingat tidak adanya bukti sama sekali bahwa kita menerobos lampu lalin, kecuali ya penglihatan polisi itu sendiri.

kayaknya kalo polisinya ngotot, pasti tetap ditilang. tp kita argumen-nya di pengadilan. dapet surat tilang bukan berarti kita musti terima. ya lawannya di pengadilan deh. CMIIW.

[hunter]

Ada yg saya mau tanya. kalo di luar negri yg sudah maju kan kalo pengendara ditilang, mereka dilarang untuk turun dari mobilnya dan polisi yg harus menghampiri.
- kalo mengendari motor begitu juga tidak ?
- kalo di indonesia, ada gak sih aturan seperti itu ? kecenderungan di sini, SIM/STNK/kunci diambil, kita terpaksa ngikkutin tuh polisi ke posnya atau ke tempat2 tertutup. terus untuk motor bagaimana ?

[art3m1s]

wah boleh dicoba...

Kalau misalnya kita menerobos lampu merah.. kemudian setelah beberapa menit tibalah seorang polantas yang menyatakan bahwa kita melanggar lampu lalin. Apakah bisa kita lolos dari tilang ? (tidak pake suap segala) mengingat tidak adanya bukti sama sekali bahwa kita menerobos lampu lalin, kecuali ya penglihatan polisi itu sendiri.

ini sih argumennya gini.. dalam kasus Lalu Lintas, polisi itu dianggap benar kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Kenapa polisi dianggap benar? Karena dia telah disumpah jabatan selaku Polisi.

FYI, dalam teorinya, Tilang itu ada SLIP BIRU ato MERAH.. kalo SLIP BIRU, memungkinkan kasus tadi diselesaikan di tempat langsung (dan ini sah secara hukum), gak perlu lewat pengadilan. Ini untuk antisipasi kasus menumpuk di PENGADILAN. Kalo SLIP MERAH, berarti perkara akan diselesaikan di PENGADILAN.

Lalu bagaimana Sidang di PENGADILAN? SPT SIDANG BIASA? tidak.. hanya hakim tunggal, dan polisi. namanya Acara Cepat.. Kalo anda terima, ya langsung diputus, dan sidang gak lebih dari 15 menit. Tapi kalo anda gak terima, dan hakimnya gak dodol, biasanya diberi kesempatan untuk membela diri.

Apakah ada pasal yang memberikan polisi hak untuk menilang bila pajak kendaraan terlambat dibayar? Bukankah itu adalah kewajiban Dirjen Pajak melalui denda yang kita terima saat bayar pajak? Kalau ditilang juga, berarti kita bayar 2 kali donk?

Yang ditilang oleh polisi bukan masalah DENDA PAJAK nya, tapi kita ditilang karena melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya. Jadi gini, STNK sudah OUT OF DATE dapat dianggap "SEPERTI" tidak mempunyai STNK, atau semacam itu lah. Sorry kalo gak pas analoginya, tapi moga-moga ngerti.

Ada yg saya mau tanya. kalo di luar negri yg sudah maju kan kalo pengendara ditilang, mereka dilarang untuk turun dari mobilnya dan polisi yg harus menghampiri.
- kalo mengendari motor begitu juga tidak ?
- kalo di indonesia, ada gak sih aturan seperti itu ? kecenderungan di sini, SIM/STNK/kunci diambil, kita terpaksa ngikkutin tuh polisi ke posnya atau ke tempat2 tertutup. terus untuk motor bagaimana ?

kalo di luar negeri, motor spt itu atau tidak, gak tahu. ada temen yg tinggal di luar bisa bantu?
di Indonesia, gak ada aturan seperti itu. SIM dan STNK di ambil, mungkin bukan DIAMBIL dalam arti kata sebenarnya, tapi di CEK, dan polisi bisa berargumen, untuk CEK sim dan STNK agak susah dipinggir jalan, jadi bisa saja minggir atau ke tempat yang agak teduh dulu. Tidak ada aturan tegas harus cek di sebelah mobil atau dimana. Untuk motor sama saja.

Kalau masalah KUNCI diambil, itu lebih karena arogansi polisi. Tapi saya sebagai POLISI bisa berargumen, untuk mencegah yang bersangkutan kabur.

[TUFF Stough]

Yang ditilang oleh polisi bukan masalah DENDA PAJAK nya, tapi kita ditilang karena melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya. Jadi gini, STNK sudah OUT OF DATE dapat dianggap "SEPERTI" tidak mempunyai STNK, atau semacam itu lah. Sorry kalo gak pas analoginya, tapi moga-moga ngerti.

Yang out of date khan bukan STNK-nya, tapi pajak tahunannya (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ).

Yang tertera STNK khan expired date-nya 5 tahun dari tanggal penerbitan.

[TUFF Stough]

FYI, dalam teorinya, Tilang itu ada SLIP BIRU ato MERAH.. kalo SLIP BIRU, memungkinkan kasus tadi diselesaikan di tempat langsung (dan ini sah secara hukum), gak perlu lewat pengadilan. Ini untuk antisipasi kasus menumpuk di PENGADILAN. Kalo SLIP MERAH, berarti perkara akan diselesaikan di PENGADILAN.

Untuk isu slip biru sepertinya sudah tidak berlaku lagi, menurut humas kepolisian. Tapi memang sosialisasinya teramat sangat minim sekali. CMIIW.

[art3m1s]

Yang out of date khan bukan STNK-nya, tapi pajak tahunannya (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ).

Yang tertera STNK khan expired date-nya 5 tahun dari tanggal penerbitan.

Gimana ya jelasinnya.. Hmm... Hmm.. Bingung juga gimana jelasinnya. Tapi ya intinya seperti itu, uang tilang itu bukan 'DENDA PAJAK', tapi ......... (gak tau istilah yang tepat'

Untuk isu slip biru sepertinya sudah tidak berlaku lagi, menurut humas kepolisian. Tapi memang sosialisasinya teramat sangat minim sekali. CMIIW.

Entah berlaku atau tidak, tapi hal ini memang di perbolehkan dalam sistem Hukum Acara Pidana kita...

[€lj€p€]

Selamat kepada rekan "art3m1s"... yang telah membuka forum Konsultasi Hukum...di Seraya Motor. Dan cocok sekali dibawah "Public's Lounge". Saya yakin bisa menjadi daya tarik sendiri untuk Seraya Motor.
Kebetulan sekarang belum ada masalah, tetapi pernah menanyakan mengenai kendaraan konvoi yang menabrak kendaraan lain yang sudah ditepi jalan. Tetapi karena yang menabrak bagian dari kendaraan konvoi, jadinya posisi tidak salah... alias si korban cuma gigit jari saja....

[art3m1s]

Selamat kepada rekan "art3m1s"... yang telah membuka forum Konsultasi Hukum...di Seraya Motor. Dan cocok sekali dibawah "Public's Lounge". Saya yakin bisa menjadi daya tarik sendiri untuk Seraya Motor.

hiiii.. serem amet kalo mpe jadi daya tarik.. makin banyak yg nanya, makin teler gw! hehe

Kebetulan sekarang belum ada masalah, tetapi pernah menanyakan mengenai kendaraan konvoi yang menabrak kendaraan lain yang sudah ditepi jalan. Tetapi karena yang menabrak bagian dari kendaraan konvoi, jadinya posisi tidak salah... alias si korban cuma gigit jari saja....

Konvoi apa? tetep yang salah ya yang nabrak.. =)

[Mogeman]

kasusnya begini:
Mobil A ditabrak mobil B, diTKP pihak A minta ganti kerugian ke pihak B,katakanlah rp.1 jt tapi pihak B hanya mau mengganti kerugian rp.100rb karena tdk ada titik temu maka pihak A memanggil polisi yg kebetulan juga lewat atau diselesaikan dikantor polisi.
Tentu ujung penyelesaiannya adalah melalui pengadilan.

Pertanyaan :
1. mengapa mobil A (sebagai korban)harus ikut ditahan juga ?
bukankah cukup dengan BAP saja, kalaupun sebagaibarang bukti , setau saya "barang bukti bisa dipinjamkan" sewaktu2 kalo diperlukan bisa dihadirkan dipersidangan.Apalagi bukan kasus kriminal dan tdk ada korban jiwa.

2. Kalo sdh menyangkut ganti rugi berarti masuk hukum perdata bukan pidana?

3. Dipengadilan bagaimana hakim menyelesaikan mengenai besarnya ganti rugi ?

4. Apakah benar karena ini hukum perdata, ganti rugi yg diputuskan dipengadilan bisa dibayarkan bertahap (dicicil)oleh pihak B dengan alasan tdk mampu? Ada sangsi hukumnya kalo pihak B wanprestasi?

Sampai disini agar tdk terlalu panjang......last but not least,bro dari Par? ...thanks

[art3m1s]

last but not least,bro dari Par?

Yo'i... dari Universitas Katolik Parahyangan.. hehehe, moga2 apapun jawaban saya disini gak mempengaruhi nama ba'e almamater tcinta! huehuehehehe... bro dari unpar juga?

Mobil A ditabrak mobil B, diTKP pihak A minta ganti kerugian ke pihak B,katakanlah rp.1 jt tapi pihak B hanya mau mengganti kerugian rp.100rb karena tdk ada titik temu maka pihak A memanggil polisi yg kebetulan juga lewat atau diselesaikan dikantor polisi.
Tentu ujung penyelesaiannya adalah melalui pengadilan.

gini gini.. kalo ada masalah tabrak menabrak, itu belum tentu masalah PIDANA.. dalam praktek, kalo gak ada korban jiwa atau luka2, apalagi cuma lecet2 mobil, itu masalah PERDATA aja.. jadi misal masuk ke pengadilan, cuma ke pengadilan PERDATA. lalu, apa peran polisi? secara polisi gak ngurusin masalah perdata.. nah, biasanya POLISI itu cuma membantu para pihak aja memberikan solusi..
Jadi dalam kenyataan, kalo misal A tabrak mobil B, karena brantem gak beres2, ke POLISI. biasa polisi bakal suruh para pihak damai dulu, selesein masalah.. kalo misal ada KORBAN luka/jiwa pun, dalam kenyataan POLISI gak bakal langsung melakukan penyidikan/penyelidikan ke para pihak.. tapi biasanya kalo bisa damai, bakal tetep disuruh damai.

1. mengapa mobil A (sebagai korban)harus ikut ditahan juga ?
bukankah cukup dengan BAP saja, kalaupun sebagaibarang bukti , setau saya "barang bukti bisa dipinjamkan" sewaktu2 kalo diperlukan bisa dihadirkan dipersidangan.Apalagi bukan kasus kriminal dan tdk ada korban jiwa.

ini 100% kewenangan penyidik.. jika penyidik merasa perlu untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti, maka penyitaan akan dilakukan.. tapi penyitaan harus ada surat perintah penyitaan yang sah.. nah yang ngeluarin surat perintah penyitaan ini kan gak si polisi yg ngelakuin penyitaan, tapi oleh penetapan pengadilan. (INI SORI KALO SALAH ya, soalnya lagi buru2, ga sempet baca lagi). jadi kalo memang dirasa gak perlu, ya gak akan disita (secara teori).

2. Kalo sdh menyangkut ganti rugi berarti masuk hukum perdata bukan pidana?
3. Dipengadilan bagaimana hakim menyelesaikan mengenai besarnya ganti rugi ?

Ya.. ganti rugi masalah perdata. Tapi dalam hal spt ini ya, misal A nabrak B (bukan mobil B), dan B sampe patah kaki atau matek, itu bisa masuk PIDANA. Tapi ya spt tadi saya jelaskan diatas, kalo misal mobil a nabrak mobil B, itu lebih sangat berbau perdata.
Kerugian yang bisa dimintakan ganti kerugian pada dasarnya ada 2, Materiil dan Imateriil. Materiil thu biaya yang nyata2 dikeluarkan akibat perbuatan orang yang membuat kerugian, misal biaya pengobatan, biaya betulin mobil, dll. Imateriil thu ... gini aja gampangnya, misal gara2 MOBIL itu kudu di bengkel 10 hari, padahal itu mobil biasa dipake buat angkut2 barang. Nah, uang yg bisa diperoleh kalo mobil itu tetep ngangkut2 barang dalam 10 hari 100 juta. nah 100 juta itu bisa diminta kerugian Imateriil.
Tapi itu semua, bakal diperiksa hakim berdasar bukti2 yang ada. dan hakim bakal mutus dari bukti2 yg ada itu.

4. Apakah benar karena ini hukum perdata, ganti rugi yg diputuskan dipengadilan bisa dibayarkan bertahap (dicicil)oleh pihak B dengan alasan tdk mampu? Ada sangsi hukumnya kalo pihak B wanprestasi?

Masalah bisa dibayar bertahap atau tidak, semua tergantung dari putusan itu. Lalu putusan tergantung dari mana? tergantung dari para pihak juga. Jadi gini nih, dalam perkara perdata, pihak yg dirugikan akan mengajukan Gugatan. Lalu dijawab, dst, pembuktian, dan akhirnya kesimpulan. Nanti hakim akan memutus, dan putusan itu dalam perkara PERDATA, TIDAK AKAN LEBIH DARI YANG DIMINTA. Jadi semua tergantung yang diminta.
Kalo pihak B wanprestasi, biasanya, diantisipasi, dengan di gugatan diminta, apabila Tergugat tidak melakukan kewajibannya, maka akan dikenakan uang paksa sebesar Rp. ............... dihitung dari ............

moga2 paham.,.

[NYoman]

bro mo tanya..
saya pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan..
pada waktu ada operasi, polisi meminta saya untuk mengeluarkan stnknya..
polisi:mas stnk dan simnya..
gw:ngeluarin semua yang diminta..
polisi:mas minta ktpnya..
gw:lho perlu ya???sambil ngeluarin ktp
polisi:keheranan ngelihat ktp gw, wah mas kok foto ktp dan simnya beda??
gw:lho pak itu asli lho..
polisi: ini sim nya saya tahan ya..
gw:lho slah saya apa?
polisi:pokoknya sim anda saya tahan.. ambilnya di pengadilan..

gw cuma bisa diem ngelihatin polisi berpangkat AIPTU itu...

yang mo gw tanyain, kok bisa polisi itu minta periksa KTP, padahal sepengetahuan saya yang berhak memeriksa KTP hanya satpol PP..

[TUFF Stough]

Nah yang di atas ini contoh aparat yang keparat, nyari2 kesalahan walaupun kita sudah sepatuh mungkin dengan peraturan.

Ada nggak pasalnya yang dapat menjerat aparat tersebut?

[art3m1s]

terus kelanjutannya gimana? ngambil di pengadilan ato nga?

Kalo itu namanya udah over kewenangan dia.. tindakan yang bisa diambil oleh kita, ya laporin ke Polisinya Polisi.. alias Provost.. Tindakan yg dikenakan ke dia ya paling pelanggaran tata tertib atau disiplin..

[Mogeman]

.. bro dari unpar juga?

Aahh saya bukan dari unpar.....salam kenal juga deh....

biasa polisi bakal suruh para pihak damai dulu, selesein masalah.. kalo misal ada KORBAN luka/jiwa pun, dalam kenyataan POLISI gak bakal langsung melakukan penyidikan/penyelidikan ke para pihak.. tapi biasanya kalo bisa damai, bakal tetep disuruh damai.

Kasus lain:
Pada kenyataannya ngak tuh,walau selrh biaya perwatan ditangguh (luka2 masuk rumah sakit) dan korban tdk menuntut dengan surat perjanjian damai,tetep org mau ditahan, berkas tetep diproses sampai ke pengadilan .Jaksa masih pak Suhandoyo (kenal?)

[TUFF Stough]

Ada nggak sih peraturan lalu lintas yang tertulis (beserta pasal2nya) yang bisa didonlot dari internet?

[NYoman]

terus kelanjutannya gimana? ngambil di pengadilan ato nga?

Kalo itu namanya udah over kewenangan dia.. tindakan yang bisa diambil oleh kita, ya laporin ke Polisinya Polisi.. alias Provost.. Tindakan yg dikenakan ke dia

tetep saya ambil di pengadilan.. klo entar di sidang bilang kehakim, urusan panjang.. bakal ada pemeriksaan lanjut...
mau lapor ke provost juga gimana, lha ketemu kantornya aja ga pernah...

[art3m1s]

Pada kenyataannya ngak tuh,walau selrh biaya perwatan ditangguh (luka2 masuk rumah sakit) dan korban tdk menuntut dengan surat perjanjian damai,tetep org mau ditahan, berkas tetep diproses sampai ke pengadilan .Jaksa masih pak Suhandoyo (kenal?)

jadi gini.. kalo misalnya Tabrakan nabrak orang, biasanya kena Pasal 359 atau 360 KUHP. secara teori, itu masuk ke dalam Delik Biasa dan bukan delik aduan. Intinya, polisi gak perlu menunggu aduan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.. dan kasus gak bisa dicabut alias bakal jalan terus kalaupun para pihak udah damai...

Namun pada prakteknya jaman skarang, polisi pasti menyarankan untuk damai, dan polisi lantas pura2 gak tau ada kasus kalo memang udah damai.. Bahkan kasus trakhir yang saya tangani, sebenernya pihak korban udah terbuka buat damai.. tapi pihak yg nabrak, ga beritikad baik untuk segera bayar ganti rugi.. alhasil polisi ngelimpahin ke Kejaksaan, nah.. di Jaksa pun, masih dibilang suruh damai aja kasus kyk gini... biar gak perlu di limpahin ke PENGADILAN.

memang secara teori hukum, hal tersebut menyimpang.. tapi kalo saya liat kultur budaya masyarakat Indonesia, apa yang dilakukan oleh polisi dan jaksa dalam contoh kasus saya, lebi tepat.

Gak kenal ma pak Jaksanya!

Ada nggak sih peraturan lalu lintas yang tertulis (beserta pasal2nya) yang bisa didonlot dari internet?

UUnya Nomor 14 Tahun 1992, http://www.hubdat.web.id/peraturan/uu14tahun1992.pdf

tetep saya ambil di pengadilan.. klo entar di sidang bilang kehakim, urusan panjang.. bakal ada pemeriksaan lanjut...
mau lapor ke provost juga gimana, lha ketemu kantornya aja ga pernah...

Hm.. lalu mas sempet denger/liat gak, di putus bersalah melanggar pasal atau aturan apa? saya masih gak jelas sih duduk perkaranya..

[Mogeman]

memang secara teori hukum, hal tersebut menyimpang.. tapi kalo saya liat kultur budaya masyarakat Indonesia, apa yang dilakukan oleh polisi dan jaksa dalam contoh kasus saya, lebi tepat.

Maaf, dlm hal ini saya kurang sependapat dengan anda, seharusnya hukum positif kita tdk di "intervensi" oleh pertimbangan2 diluar hukum karena bisa merusak wibawa hukum itu sendiri apalgi kalo menjadi faktor dominan dalm mengambil keputusan dan dijadikan yurisprudensi.
Banyak sekali hukum dan peraturan kita yang berada di"grey area" sehingga bisa diinterpretasikan macam2 dan menjadi lahan "negosiasi"......

[art3m1s]

Maaf, dlm hal ini saya kurang sependapat dengan anda, seharusnya hukum positif kita tdk di "intervensi" oleh pertimbangan2 diluar hukum karena bisa merusak wibawa hukum itu sendiri apalgi kalo menjadi faktor dominan dalm mengambil keputusan dan dijadikan yurisprudensi.
Banyak sekali hukum dan peraturan kita yang berada di"grey area" sehingga bisa diinterpretasikan macam2 dan menjadi lahan "negosiasi"......

waduh, gpp donk kalo mo tidak sependapat.. inilah menariknya dunia HUKUM.. bukan 1+1=2..

Teori anda itu persis kyk yg Hans Kelsen pikirin berapa abad lalu, n terkenal sebagai Aliran Hukum Murni atau Positiv Law School or semacam itu lah..

Jadi gini, kesimpulan saya itu saya dapet dari pengalaman2 saya selama di LBH... bahwa masyarakat cenderung untuk menyelesaikan masalah dengan damai tanpa jalur hukum, sebab solusi di luar hukum cenderung WIN WIN SOLUTION dan tidak ada yg merasa dikalahkan.. dari situ, hubungan kedua belah pihak akan tetap relatif baik dan misalkan ada ganti kerugian pun, tidak dengan terpaksa, tapi lebih karena memang dia ingin, karena itu hasil kesepakatan..

mungkin untuk sebagian kecil orang, penyelesaian secara HUKUM jauh lebih baik dan memberikan kepastian hukum.. tapi inget loh, tujuan hukum itu sendiri ga semata-mata kepastian, tapi tujuan utama dan akhir dari hukum adalah KEADILAN itu sendiri...

Moga-moga bisa ngerti bagaimana pola pikir saya..

tapi saya tetep tidak setuju cara penyelesaian damai dengan cara 'sogok menyogok' polisi di pinggir jalan misalnya.. karena itu udah bukan damai lagi, tapi korupsi!

[Mogeman]

waduh, gpp donk kalo mo tidak sependapat.. inilah menariknya dunia HUKUM.. bukan 1+1=2..

hehehe... saya lupa kalo pengacara jago argumentasi...........no offence lho ...
ngak mau kalah juga ach ..... di teknik juga 1+1 belum tentu = 2 lho , tergantung bilangan dasarnya....

Teori anda itu persis kyk yg Hans Kelsen pikirin berapa abad lalu, n terkenal sebagai Aliran Hukum Murni atau Positiv Law School or semacam itu lah..

huahhahaha...... lama aamat, mungkin saya inkarnasinya kali...............
btw,thanks ya buat sharing ilmu hukumnya........

[NYoman]

Pada kenyataannya ngak tuh,walau selrh biaya perwatan ditangguh (luka2 masuk rumah sakit) dan korban tdk menuntut dengan surat perjanjian damai,tetep org mau ditahan, berkas tetep diproses sampai ke pengadilan .Jaksa masih pak Suhandoyo (kenal?)

jadi gini.. kalo misalnya Tabrakan nabrak orang, biasanya kena Pasal 359 atau 360 KUHP. secara teori, itu masuk ke dalam Delik Biasa dan bukan delik aduan. Intinya, polisi gak perlu menunggu aduan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.. dan kasus gak bisa dicabut alias bakal jalan terus kalaupun para pihak udah damai...

Namun pada prakteknya jaman skarang, polisi pasti menyarankan untuk damai, dan polisi lantas pura2 gak tau ada kasus kalo memang udah damai.. Bahkan kasus trakhir yang saya tangani, sebenernya pihak korban udah terbuka buat damai.. tapi pihak yg nabrak, ga beritikad baik untuk segera bayar ganti rugi.. alhasil polisi ngelimpahin ke Kejaksaan, nah.. di Jaksa pun, masih dibilang suruh damai aja kasus kyk gini... biar gak perlu di limpahin ke PENGADILAN.

memang secara teori hukum, hal tersebut menyimpang.. tapi kalo saya liat kultur budaya masyarakat Indonesia, apa yang dilakukan oleh polisi dan jaksa dalam contoh kasus saya, lebi tepat.

Gak kenal ma pak Jaksanya!

Ada nggak sih peraturan lalu lintas yang tertulis (beserta pasal2nya) yang bisa didonlot dari internet?

UUnya Nomor 14 Tahun 1992, http://www.hubdat.web.id/peraturan/uu14tahun1992.pdf

tetep saya ambil di pengadilan.. klo entar di sidang bilang kehakim, urusan panjang.. bakal ada pemeriksaan lanjut...
mau lapor ke provost juga gimana, lha ketemu kantornya aja ga pernah...

Hm.. lalu mas sempet denger/liat gak, di putus bersalah melanggar pasal atau aturan apa? saya masih gak jelas sih duduk perkaranya..

diputus lalai, karena telah melanggar markah jalan.. nah lho.. tambah bingung saya.. ini gmn lha saya ga ngelanggar kok.. makanya saya simpan dalam hati saja.. biar ga tambah runyam di pengadilan...
btw thank's bro sudah mau sharing ilmunya...

[art3m1s]

ngak mau kalah juga ach ..... di teknik juga 1+1 belum tentu = 2 lho , tergantung bilangan dasarnya...

iya.. kalo 1.x + 1.x blum tentu = 2.. hahahha tgantung X nya :p

diputus lalai, karena telah melanggar markah jalan.. nah lho.. tambah bingung saya.. ini gmn lha saya ga ngelanggar kok.. makanya saya simpan dalam hati saja.. biar ga tambah runyam di pengadilan...

Kalo ini udah eror beneran.. hahahahahahaha

sama-sama.. ayo, dunia hukum thu luas lo, gak cuma sputar pelanggaran lalin.. hehehe