Curi BBM Lewat Pipa Bawah Laut

[mpoezz]

ini nih yang bikin sengsara rakyat kita

Curi BBM Lewat Pipa Bawah Laut


Banyak Pejabat Pertamina Terlibat, Hari Ini, SBY Panggil Direksi
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah besar. Kemarahan meledak setelah presiden mengetahui banyak pejabat Pertamina yang diduga terlibat pencurian dan penyelundupan BBM hingga negara rugi triliunan rupiah.

Salah satu modusnya adalah menyedot minyak Pertamina melalui pipa bawah laut. Diameter pipa 1,5 meter, panjang 7 mil (10 km lebih). Minyak itu dialirkan ke kapal-kapal tanker, kemudian dijual ke luar negeri.

Kemarahan SBY itu tampak dengan digelarnya jumpa pers mendadak kemarin. Di depan wartawan, dia berjanji memanggil seluruh direksi Pertamina hari ini. "Ada 18 pejabat Pertamina yang diduga terlibat. Nama-namanya ada pada saya. Kita akan periksa. Kalau atasannya ternyata mengetahui, tentu kita tindak tegas," kata SBY dengan nada tinggi setelah rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin.

Rapat mulai pukul 15.00 itu diikuti oleh Kepala BIN Syamsir Siregar, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Menhan Juwono Sudarsono, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menko Polhukam Widodo A.S., Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menko Kesra Alwi Shihab, dan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.

"Saya melalui sekretaris kabinet meminta direktur utama dan direksi lainnya untuk menghadap saya besok (hari ini) untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Pertamina ini," sambung SBY. Presiden juga minta Widodo dan Sutanto mengusut tuntas kasus ini. Widodo dan Sutanto yang berdiri dengan sikap sempurna di belakang SBY mengangguk-angguk mendengar perintah bosnya itu.

Presiden mengungkapkan, saat ini, Polri berhasil mengungkap sejumlah kasus penyelundupan BBM berskala besar di tanah air. Yaitu, di Kepulauan Riau, Batam, perairan Arafuru, Jawa Timur, dan Cilacap. Polisi sudah menahan 58 tersangka dan menyita 17 kapal dengan muatan 6.000 ton BBM sebagai barang bukti. Di antara para tersangka itu, termasuk lima warga negara asing dan 16 pejabat Pertamina yang diduga terlibat penyelundupan BBM di Balikpapan, Kaltim.

Dengan terungkapnya kasus tersebut, pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara Rp 52 miliar. Presiden menyebutkan bahwa kejahatan penyelundupan BBM selama ini merugikan negara Rp 8,8 triliun per tahun.

Dalam pertemuan dengan direksi Pertamina hari ini, presiden akan meminta penjelasan mengenai kasus-kasus tersebut. Presiden tidak merilis nama ke-18 pejabat itu. Alasannya, investigasi masih berjalan. "Saya perintahkan kepada Kapolri dengan supervisi Menko Polhukam agar langkah-langkah ini dilanjutkan dengan lebih intensif di seluruh Indonesia," tandasnya.

Kasus yang mendapat perhatian besar presiden adalah penyelundupan BBM yang menggunakan pipa bawah laut berdiameter 1,5 meter dengan panjang 7 mil. Kasusnya terjadi di tepi perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Tepatnya, di SBM (Single Buoy Mooring/pelabuhan terapung) Lawelawe.

"Saya tidak habis pikir. Dengan pipa berdiameter 1,5 meter dan panjang 7 mil, BBM itu mudah dialirkan dan mudah diselundupkan," kata presiden.

Kapolri menambahkan, keberhasilan membongkar kejahatan penyelundupan BBM ini merupakan hasil penyelidikan kepolisian yang bekerja sama dengan Bea Cukai dan TNI-AL. Mereka telah menggulung jaringan penyelundupan BBM yang selama ini beroperasi di wilayah timur, tengah, dan barat Indonesia.

Untuk wilayah barat, jaringan penyelundupan BBM berpusat di Riau. "Sekitar 70 persen kejahatan BBM di wilayah barat berlangsung di sana. Ironisnya, kejahatan itu terjadi sejak dibukanya Pulau Batam," terangnya.

Kejahatan di wilayah timur melibatkan jaringan yang beroperasi di Surabaya, Makassar, Bitung, dan Arafuru. Di Kepulauan Arafuru banyak berlayar kapal penangkap ikan asing yang ternyata kemudian diketahui menggunakan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat kecil.

Di wilayah tengah, penyelundupan BBM terjadi di lepas pantai Kalimantan Timur. Di sini BBM diselundupkan ke tanker melalui pipa bawah laut itu.

Para kapten kapal tanker itu kebanyakan mantan kapten tanker milik Pertamina. Dengan begitu, mereka bisa tahu persis jadwal dan unsur bongkar muat minyak lepas pantai. "Mereka menggunakan pompa berkekuatan sangat besar. Menyedot 3.000 ton BBM hanya butuh waktu dua jam. Semua aksi dilakukan pada tengah malam," tandas jenderal polisi bintang empat itu.

Di Cilacap, Polda Jateng berhasil mengungkap penyelundupan BBM di Pelabuhan Tanjung Intan. Disita kapal tanker berbendera China KM Yoto yang memuat 528 ton solar. Sebanyak 18 awak kapal yang berkapasitas angkut 1.350 ton itu sekarang ditahan aparat Polda Jateng. Setiap hari kapal itu mampu menyedot 80 ribu liter solar jatah untuk daerah Jawa Barat.

Dirut Pertamina Widya Purnama mengaku siap memberantas penyelundupan yang terjadi. Menurut dia, Pertamina akan terus memperbaiki dan mengawasi distribusi sehingga penyimpangan bisa diperkecil. "Kami juga akan meningkatkan pengawasan dan penertiban untuk memperbaiki jalur distribusi Pertamina," jelasnya setelah rapat dengar pendapat dengan komisi XI di Jakarta kemarin.

Menurut Widya, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan performa kinerja BUMN perminyakan tersebut. "Penyelundupan juga merugikan Pertamina sehingga direksi komitmen untuk memberantas habis praktik tersebut," tegasnya. (noe/iw/jpnn)

[handling]

busyeeeetttt deh itu aja yg ketahuan.....blm lagi yg gak ketahuan ...........pecat aja tuh semua direksinya.....masih banyak tenaga kerja yg qualified yg bener2 mau kerja.....

[adisantosa]

busyeeeetttt deh itu aja yg ketahuan.....blm lagi yg gak ketahuan ...........pecat aja tuh semua direksinya.....masih banyak tenaga kerja yg qualified yg bener2 mau kerja.....

Tulll....
Benar-benar ........

Gak tau deh tuh orang lebih baik hukuman mati aja.

[jihad koplo]

mereka dihukum matinya di kubur hidup2 aja biar sekitar 1000 tahun lagi jd minyak bumi huhuhu

[pinoh_boy]

Bantai direksi pertamina!

[edward]

Oooooooooooooooooo
rupanya ini yg menjadi inspirasi POM bensin di jakarta kemaren!Memompa balik bensin yg dibeli konsumen pakai selang kecil itu?

Kok bisa kekonyolan kayak gini terjadi di negaraku?
Udah masalah subsidi BBM aja masuk ke CNN,ini sekarang malahan ditambah dg pencurian dan penjualan BBM(yg notebenenya di subsidi)ke luar indo yg melibatkan pejabat Pertamina!

Kalo udah kena syndrom korupsi,semuanya bisa sinting dan melakukan segala macam cara!

[handling]

tadi sy baca sekilas...katanya ada subsidi buat rakyat miskin perkeluarga tiap bulan 100rib....cmiiw ....
percaya deh....kesempatan ini.bakalan dikorupsi lagi.......gak bakalan sampe tangan rakyat miskin deh.......

[liongkiky]

Sudah saatnya Indonesia meniru bangsa China yang menghukum MATI koruptor-koruptornya.
Hukum MATI kaya pengedar Narkoba saja, sebenarnya menurut gw lebih menderita ke rakyat penyelundup BBM dari pada pengedar Narkoba karena semua rakyat menderita.
Hukum MATI biar kapok .......

[mpoezz]

ada yang usul,di hukum di cebur in ke minyak yang di curi nya sampe mati.

[mpoezz]

Sabtu, 10 Sept 2005,
Kilang Minyak Diisap sejak 2004


Polisi Telah Menahan 18 Pegawai Pertamina
JAKARTA - Pencurian dan penyelundupan BBM besar-besaran yang terungkap belakangan ini sudah berlangsung lama. Dari penyidikan kapal MV Tioman diketahui, pengisapan minyak lewat gorong-gorong (pipa berdiameter 1,5 meter) bawah laut sudah terjadi sejak 2004. Anehnya, kasus itu baru terungkap sekarang.

Minyak yang dicuri dari Terminal Lawe-Lawe, Penajam Paser Utara, Kaltim, lalu diselundupkan ke luar negeri menggunakan tanker, itu pun bukan hanya 3.000 ton. Mabes Polri dan Polda Kaltim yang menangani kasus tersebut telah mendapatkan angka sementara 12.681 ton.

Kemarin dilakukan gelar perkara kasus itu. Hadir, antara lain, Wakapolda Brigjen Pol M. Suwondo, Kabid Humas Kombes Pol Wayan Tjatra, Direskrim Polda Kaltim Kombes Pol Jusman Aer, Kasat I Reserse Umum AKBP Bambang Sukardi, dan sejumlah perwira.

Dari situ, diketahui kronologi dan perkembangan penangkapan kapal MV Tioman di perairan Pulau Bintang, Batam, 27 Agustus 2005. "Setelah mengonfrontasi keterangan tersangka, muncul pengakuan bahwa penyelundupan sudah dilakukan sejak Oktober 2004," jelas Kasat I Bidang Reserse Umum Polda Kaltim AKBP Bambang Sukardi yang mendampingi Kabid Humas.

Kala itu, kapal MT Rejoice menyedot 2.500 ton. Desember 2004, kapal tersebut kembali menyelundupkan 2.600 ton. Selanjutnya, Maret 2005, MT Sun Rise membawa 2.300 ton. Juni 2005, lagi-lagi, MT Sun Rise mengangkut 2.400 ton.

Kapal MV Tioman sendiri ditangkap KRI Multatuli di sebelah timur Pulau Bintan. Kini kapal berbendera Korea Utara tapi berawak orang Indonesia itu diamankan di Pangkalan Angkatana Laut (Lanal) Tanjung Uban.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangkoarmabar) Laksda TNI Tedjo Edy yang ditemui koran ini saat menghadiri upacara Prasetya Perwira Dikcapa Reguler angkatan 34 di Kodikal kemarin mengatakan, minyak tersebut hasil curian melalui pipa bawah laut di Kaltim. Modusnya, minyak dialirkan lewat pipa berdiameter 1,5 meter sepanjang 7 mil (sekitar 10 kilometer) ke kapal tanker, kemudian diekspor.

KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto yang ditemui secara terpisah di Kodikal menyatakan, sekarang penyidik TNI-AL dan Polri masih memeriksa kasus tersebut. TNI- AL menyidik dari sisi pelanggaran kelautan, sedangan Polri dari sisi pencurian dan penyelundupan BBM. Dengan demikian, pelaku tidak akan lepas dari jerat hukum.

Dari gelar perkara di Kaltim, polisi menetapkan 14 tersangka. Mereka adalah Sumardiono (pengawas jaga Terminal Lawe-Lawe), Abdul Fattah (staf operasi tangki), Junaidi (staf operasi utilisasi), Selamet Ramdhani (staf operasi utilisasi), Ratumbanua (staf operasi utilisasi), Silalahi M. (nakhoda tug boat Leo Mariner), Suparno (kepala kamar mesin Tanjung II).

Lima lainnya pekerja kontrak dan langsung dipecat. Mereka adalah Kasman (juru mudi), Mulyanto (juru masak), Akalim O.L. (juru mudi), Musani (masinis), Abdullah T. (juru minyak).

Menurut Kabid Humas Kombes Pol Wayan Tjatra, dua tersangka -masing-masing SM dan RB- masih ditahan di Mabes Polri. Sedangkan 12 orang ditahan di Mapolda Kaltim.

Kejahatan itu berawal dari permintaan Mr Lie asal Singapura yang menelepon Fredy dan Sumardiono. Fredy sebagai broker. Disepakati, harga pembelian minyak mentah USD 35 per barel. Kesepakatan melalui telepon itu berlanjut dengan kopi darat (pertemuan langsung). Pertama di Jakarta pada Juni, berlanjut Juli di Balikpapan.

"Setelah sepakat, Mr Lie memberikan dana operasional awal Rp 150 juta. Kemudian, ditambah Rp 200 juta," papar Bambang.

Modusnya, tersangka utama melibatkan operator terminal atau orang ahli yang tahu soal teknis pendistribusian minyak dari tangki ke tanker. "Orang dalam diajak bekerja sama," sebut sumber tepercaya di Polda Kaltim.

Keuntungan yang diperoleh tentu sangat besar. Sebab, minyak yang diselundupkan tersebut tergolong BBM bersubsidi. Polisi sudah mengendus harta para tersangka. Sumardiono, otak pelaku, disebut-sebut memiliki tiga rumah di Surabaya dan Balikpapan. Juga ada tanah, mobil, berlian, dan sejumlah harta kekayaan lain. Semua itu mustahil dapat dibeli hanya dengan gajinya sebagai chief supervisor. "Sebagian kami sita untuk barang bukti," jelas Bambang.

Barang bukti lain yang disita adalah uang tunai Rp 154.858.500, tug boat Tanjung II, mobil sedan dan truk, laptop, lima handphone, TV, 4 sepeda motor, dan kalung emas 4 gram.

Mengapa pihak berwajib bisa kecolongan berkali-kali? "Kendali pengawasan lokasi di Lawe-Lawe itu dari Pertamina, bukan dari Polri," kata Bambang.

Dari kasus itu, Polri bakal menyeret lagi sebelas pegawai Pertamina. "Dari perkembangan penyidikan, diduga mereka juga terlibat. Data-datanya sudah ada," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Aryanto Boedihardjo didampingi Kabid Penum Kombes Pol Saud Usman Nasution.

Sekarang sudah 18 pegawai Pertamina ditahan dalam kasus penyelundupan BBM. Mereka adalah 12 orang tersangka di Polda Kaltim, 2 orang di Mabes Polri, dan 4 orang di Polda Jawa Tengah. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 58 tersangka yang ditangani Polri. Mereka tersebar di beberapa polda. Antara lain, Polda Sulsel 11 orang, Polda Jatim 12 orang, Polda Kepri 12 orang, dan Polda Kaltim 12 orang.

Di Polda Sulsel, kini ditahan 11 tersangka. Empat di antara mereka warga negara asing. Yaitu GD, WY, DC, dan SG dari China serta DS dari Singapura.

Adakah pejabat Pertamina Pusat yang terlibat? Aryanto yang akrab disapa Anang itu menyatakan masih menunggu perkembangan penyidikan. Dia tidak membantah dugaan adanya indikasi jaringan penyelundupan BBM tersebut. Namun, kalau sampai ke pejabat Pertamina, dirinya tidak berani memberikan pernyataan.

"Jika dalam penyidikan ternyata ada kaitan, maka tidak tertutup kemungkinan diperiksa. Tapi, sejauh ini masih sebatas pekerja di lapangan saja, belum sampai ke pejabat-pejabatnya," tukasnya. (adm/dri/din)

[mpoezz]

Sabtu, 10 Sept 2005,
Tidak Lagi Dijaga Ketat


Bagaimana aktivitas SBM (ponton) di perairan Lawe-Lawe setelah praktik penyelundupan di situ terbongkar? Berikut catatan Kaltim Post (Grup Jawa Pos) yang kemarin mendatangi instalasi terapung untuk menurunkan/mengisi minyak ke tanker itu?

PERAIRAN Lawe-Lawe berada di wilayah Kabupaten Paser Penajam Utara, seberang Kota Balikpapan, Kaltim. Di bibir pantai Lawe-Lawe inilah terdapat terminal minyak untuk menampung minyak mentah yang akan diolah di Kilang Balikpapan II. Terminal Lawe-Lawe dan Kilang Balikpapan II dipisahkan oleh Teluk Balikpapan.

Minyak mentah yang ditampung di terminal Lawe-Lawe tersebut diangkut dengan tanker yang berkapasitas sekitar 135.000 DWT, diterima melalui single buoy mooring (SBM) Pertamina, kemudian dialirkan ke kapal yang menerima minyak dari SBM. Di terminal Lawe-Lawe ini, terdapat delapan tangki. Masing-masing berkapasitas 800 ribu barel. Di sinilah proses pengisapan dan penyelundupan minyak terjadi.

Sehari setelah Presiden SBY membongkar praktik produksi dan distribusi minyak secara ilegal di Lawe-Lawe, aktivitas di SBM seperti terhenti. Tak ada lagi penjagaan ekstraketat di sana sehingga koran ini leluasa mengamati SBM.

Beruntung, kemarin air sedang surut. Dengan begitu, terlihat jelas pipa-pipa yang dipakai untuk mengirimkan dan mengambil minyak dari SBM ke terminal Lawe-Lawe. Di situ, ada tiga pipa yang letaknya berjajar. Dua pipa berukuran sekitar 30 inci dipakai mengalirkan minyak, sedangkan satu pipa berukuran 15 inci untuk mengalirkan air.

Begitu memandang ke laut, sebuah tanker raksasa bernama Agate berhenti di kejauhan. Ternyata bukan hanya satu tanker. Dua lagi berjajar dengan jarak sekitar 1 km. Penjagaan aparat tidak terlihat.

"Dua tanker itu menunggu giliran mengisi atau mengisap minyak ke SBM. Biasanya, untuk mengisi saja, butuh waktu dua sampai tiga hari. Bahkan, saya sempat lihat lima tanker berjajar menunggu," kata Jumansyah, nelayan yang mengantar koran ini ke SBM.

Di belakang tanker Agate, ada dua tongkang yang mengikatnya dengan dua utas tambang besar. Di bagian depan Agate tampak ada empat tambang yang langsung terhubung dengan SBM. Dua tambang warna merah putih menggantung. Mungkin fungsinya untuk menjaga posisi tanker agar tak bergoyang hebat terkena ombak. Dua "tambang" lagi warna hitam keputih-putihan mengapung di air. Setelah didekati, ternyata itu bukan tambang, tapi pipa karet sebesar ember. Fungsinya menyalurkan atau menyedot minyak ke SBM.

Seluruh kegiatan tersebut bisa dengan leluasa direkam oleh koran ini. Anak buah kapal (ABK) tongkang maupun tanker melihat saja. Tak ada upaya memanggil ABK lain untuk mengusir koran ini. Padahal, SBM adalah daerah terlarang bagi orang umum. Pada hari biasa, jangankan memotret, mendekati ponton itu saja langsung diusir. Tidak jelas, apakah petugas keamanan atau para ABK ini ingin membuktikan bahwa kegiatan mereka tidak ilegal dan bisa diketahui publik. (jpnn)

[mpoezz]

Sabtu, 10 Sept 2005,
Kompensasi BBM Rp 100 Ribu/Bulan


Uang yang diterima setiap kepala keluarga (KK) dari penyerahan tunai (cash transfer) kompensasi BBM adalah Rp 100 ribu per bulan. Kompensasi atas pencabutan subsidi bahan bakar itu mulai diberikan sepekan sebelum harga BBM dinaikkan.

Menurut data sementara pemerintah, ada 15,5 juta KK atau 62 juta jiwa yang akan menerima subsidi langsung tersebut. Subsidi BBM tunai akan diberikan setiap tiga bulan dan dikirimkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta kantor pos terdekat.

Menkominfo Sofyan Djalil dalam keterangan pers setelah sidang kabinet di Kantor Kepresidenan menyatakan, penduduk miskin yang berhak mendapatkan subsidi BBM akan ditentukan berdasar sensus penduduk yang saat ini dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Penduduk yang berhak menerima subsidi akan mendapatkan kartu subsidi.

"Secara umum, garis kemiskinan adalah mampu memenuhi 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan nonpangan dasar," katanya.

Survei BPS menunjukkan, jumlah penduduk kategori sangat miskin (berpenghasilan Rp 120 ribu per orang per bulan) mencapai 4,7 juta KK atau sekitar 16 juta jiwa. Penduduk kategori miskin dengan kriteria pendapatan Rp 150 ribu per orang per bulan sebanyak 10 juta KK atau sekitar 40 juta jiwa.

Di atas jumlah itu, terdapat penduduk hampir miskin sebesar 15,5 juta KK atau sekitar 62 juta jiwa. "Penduduk yang masuk kategori hampir miskin itulah yang akan mendapatkan subsidi BBM sepekan sebelum kenaikan harga BBM diumumkan," jelasnya.

Sofyan mengaku, subsidi BBM hanya akan diberikan kepada penduduk miskin yang tercatat berdomisili di wilayah tertentu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP). "Kalau yang tidak punya KTP juga diberi subsidi, itu akan bermasalah dari sisi moral hazard," ujarnya.

Selain subsidi tunai, pemerintah masih akan meneruskan program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM 2005 di bidang kesehatan dalam bentuk premi asuransi kesehatan yang dikelola PT Askes, infrastruktur pedesaan bagi 12.384 desa tertinggal sebesar Rp 250 juta/desa, serta program bantuan operasional sekolah (BOS). (noe)

[mpoezz]

Sabtu, 10 Sept 2005,
Inikah Misi Merah Putih Pertamina?


"Rebutan" Rezeki Rp 2 Triliun Per Bulan di Blok Cepu; Siapa Yang Harus Dibela? (1)

Pertamina dan Exxon beda pendapat soal ladang minyak dan gas di Cepu. Berikut ini tiga seri tulisan CEO Jawa Pos-INDO POS Dahlan Iskan soal Blok Cepu: Inikah Misi Merah Putih Pertamina?, Kekuatan Multiefek dari Exxon, dan Presiden SBY ke AS Harus Bawa Oleh-Oleh Apa?

Kapan Dirut Pertamina diganti?
"Satu-dua hari ini."
Satu minggu kemudian, pertanyaannya masih sama.

Kapan Dirut Pertamina diganti?
"Satu-dua minggu ini."
Satu bulan kemudian, pertanyaan masih sama.

Kapan Dirut Pertamina diganti?
"Satu-dua bulan."
"Satu-dua tahun?"

Seberapa kuat sih Dirut Pertamina Widya Purnama? Kok tidak diganti-ganti meski satu-dua hari atau satu-dua minggu sudah lewat jauh? Kekuatan Widya jelas. Secara fisik, badannya memang besar dan kekar. Bicaranya juga bisa sableng, khas Jawa Timuran. Anak tentara lagi! Tapi, otaknya jernih dan hatinya sangat merah putih.

"Saya tidak menolak Exxon. Saya setuju Exxon pegang 45 % di ladang minyak dan gas Cepu. Tapi, Pertamina harus pegang 55 %," katanya dalam berbagai kesempatan. "Saya harus tunduk pada RUPS yang mengamanatkan misi itu. Kalau tidak disetujui, saya siap dicopot. Sekarang juga," tegasnya. "Saya juga ingin Blok Cepu segera digarap. Siapa bilang saya mengolor-olor?" sergahnya.

Lho, berarti kan tidak ada perbedaan pendapat? Kan sudah klop?
Belum.

Rupanya, tim negosiasi soal Blok Cepu yang diketuai Martiono, mantan Dirut Pertamina yang juga disebut-sebut bakal balik ke Pertamina lagi, sudah memutuskan (dan disetujui Menko Perekonomian sebagai wakil pemerintah) bahwa pembagian Blok Cepu sebagai berikut: Exxon 50 % dan Pertamina 50 %. Dengan catatan, masing-masing menjual 5 % untuk pemerintah daerah. Dengan demikian, pada akhirnya komposisinya akan menjadi 45 % (Exxon), 45 % (Pertamina), 10 % (daerah).

Lho, kan tidak ada perbedaan pendapat?
"Ada!"
Di mana?
"Hak suara."

Ketika komposisi 45 %-45 %-10 %, maka yang 10 % akan menjadi "tirani minoritas". Yang 10 % itu bisa jadi akan memihak Exxon meski juga bisa saja akan memihak Pertamina. Apalagi, kalau yang mendapat amanat untuk memegang 10 % mudah tergiur berbagai godaan.

Tapi, untuk apa sih Pertamina perlu benar dengan 55 %? Alasannya bisa berbarel-barel: mulai sejarah, legalitas, idealisme, sampai alasan komersial.

Dari segi sejarah, Blok Cepu adalah milik Pertamina. Bahwa kemudian Exxon bisa masuk ke sana, hal tersebut terjadi karena ketika itu Presiden Soeharto yang sangat berkuasa menyerahkan blok tersebut kepada Humpuss milik anak kesayangannya. Lalu, Humpuss bekerja sama dengan Exxon.

Secara legal, keberadaan Exxon dinilai sudah pernah kedaluwarsa. Yakni, ketika sudah tiba saatnya (tahun 2002) Exxon tidak juga mau mendayagunakan sumur-sumur tua di situ. Sekarang legalitas itu "hidup lagi" oleh adanya MoU yang baru. Itu juga satu kenyataan yang sah. Pertamina tidak bisa mengingkari dan tidak bisa menolak. Termasuk tidak menolak bahwa Exxon harus dapat 45 %.

Rupanya, persoalan bukan terkait dengan persentase lagi, tapi "hak suara". Yakni, siapa yang memenangkan suara saat harus ada keputusan-keputusan penting dalam pengelolaan Blok Cepu nanti? Kalau 45 %-45 %-10 %, kepada siapa yang 10% akan memihak?

Dari segi komersial, Blok Cepu itu memang sangat menggiurkan siapa saja. Apalagi, ketika harga minyak seperti sekarang. Cadangannya sangat besar. Tiap hari bisa menghasilkan hampir 200.000 barel. Kalau angka ini bisa dipegang, sebulan saja bisa dihasilkan minyak Rp 2 triliun (dengan harga minyak USD 50/barel). Atau, setahun Rp 24 triliun. Benar-benar bisa jadi sumber pengentasan kesulitan keuangan negara.

Biaya pengeborannya pun sangat murah: tempatnya di daratan dan jenis minyaknya encer. Mungkin, hanya perlu biaya USD 4 dolar/barel. Benar-benar rezeki nomplok dari Tuhan!

Tentu, dengan pengalaman yang panjang dan ambisinya untuk membuat Pertamina bisa jadi perusahaan minyak beneran (saat ini masih kalah jauh dibandingkan Petronas sekalipun!), Widya, yang mantan Dirut Indosat itu, merasa mampu menanganinya.

Lalu, di mana letak saham 10 % yang akan dijual ke daerah? Pertamina menginginkan saham 10 % itu berada di dalam 55 %. Artinya, yang 55 % tersebut dimiliki bersama Pertamina (sebagai pemerintah pusat) dan daerah. Dengan demikian, kekuatan negara (pusat dan daerah) bersatu.

Itu keinginan Pertamina. Exxon tentu punya keinginan yang berbeda (bersambung).

[mpoezz]

10/9/2005 14:37 — Polisi menduga sindikat tersebut telah menyelundupkan 12.600 ton minyak mentah ke Singapura dalam lima kali pengiriman. Kasus yang melibatkan sejumlah orang dalam Pertamina Lawelawe ini sudah berlangsung cukup lama.

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Yudhoyono akan memanggil jajaran direksi Pertamina terkait kasus dugaan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia akhir-akhir ini. Yudhoyono menyatakan, akibat perbuatan itu, negara telah dirugikan Rp 8,8 triliun per tahun. Demikian dikatakan Presiden kepada pers usai rapat kabinet terbatas di kantornya, Kamis (8/9).

Menurut penyelidikan Polri, dari 52 pelaku penyelundupan yang telah ditahan, 18 di antaranya adalah oknum pejabat dan pegawai Pertamina. Karena itu, Yudhoyono akan memanggil seluruh direksi Pertamina hari ini. Presiden akan meminta penjelasan tentang kejadian sebenarnya di perusahaan negara ini. &quotSaya sudah punya nama-namanya. Tapi, biarlah proses investigasi terus berlanjut. Kalau ada atasannya yang tahu tapi melindunginya, saya akan tindak tegas," kata Presiden.

Dalam rapat kabinet, Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Sutanto melaporkan sejumlah kasus penyelundupan BBM dalam skala besar di berbagai daerah. Jajaran Polri, TNI, serta Bea dan Cukai hingga saat ini telah menyita belasan kapal bermuatan enam ribu ton BBM.

Sementara itu, kelangkaan BBM di berbagai daerah masih berlangsung. Warga Desa Tranyeman, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, walau sudah antre berjam-jam tidak menjamin akan mendapat minyak di pangkalan minyak tanah Jeti Indrawati. Bahkan, warga juga diharuskan membawa kartu keluarga untuk menghindari pembeli dari desa lain.

Di jalur Pantai Utara, Jateng, kelangkaan BBM juga masih terjadi. Selain solar, premium juga sulit didapatkan sejak satu pekan ini. Kelangkaan terjadi akibat setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) rata-rata hanya dipasok delapan hingga 16 ton premium per hari. Padahal, sebelumnya, Pertamina memasok 24 hingga 32 ton per hari. Akibatnya, setiap SPBU hanya mampu melayani maksimal selama 12 jam.

Sejumlah SPBU di Kota Semarang, Jateng, di antaranya SPBU Kedung Mundu dan Palularsih, juga mengalami keterlambatan pasokan dari Pertamina. Karenanya, pengelola SPBU selalu kehabisan persediaan bensin. Pihak Pertamina menjelaskan, kelangkaan akibat pasokan di Depo Pengapon, Semarang, sering terlambat.

Kelangkaan premium dan solar terjadi di Kisaran, Asahan hingga Labuhan Batu, yang menjadi jalur lintas Sumatra menghubungkan Medan-Pekanbaru-Jakarta. Para pemilik kendaraan bermotor mengeluhkan SPBU yang tidak memiliki solar dan premium sejak dua bulan silam. Selain harus antre, harga bensin yang dijual juga cukup mahal yakni, Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per liter.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

[mpoezz]

..............................................................

[handling]

ada yang usul,di hukum di cebur in ke minyak yang di curi nya sampe mati.

nice jokes..... gua pilih oli Top1 ...walaupun udah mati tetap Top....

[nichol]

jangan...suruh minum aja oli bekas bajaj..nyaho, nyaho deh....

[aidan]

Hukuman mati untuk para koruptor..!!!!!

[beg0g]

memang kalu orang nggak punya hati nurani suda seperti itu, semoga mendapat hukuman yang setimpal, (hukuman mati mungkin??)

[adisantosa]

JAKARTA - Para direksi PT Pertamina terancam dicopot dari jabatannya. Ancaman ini datang langsung dari Menteri BUMN Sugiharto. Bahkan, realisasi rencana penggantian yang sudah diwacanakan ke publik itu akan dipercepat.

Sugiharto menilai, penyelundupan BBM di Lawe-Lawe dan sejumlah daerah lain membuktikan kegagalan direksi Pertamina membangun sistem pengawasan distribusi BBM. Kegagalan itu mencerminkan kualitas mereka yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah sebagai pemegang saham Pertamina.

"Saya kira, manajemen Pertamina telah gagal. Untuk itu, perlu pertanggungjawaban direksi," kata Sugiharto di Jakarta kemarin.

Mantan direktur keuangan PT Medco itu menegaskan, kasus tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan percepatan perombakan direksi Pertamina seperti yang dilansir presiden.

Menurut dia, penyelundupan BBM terjadi sejak lama. "Terbongkarnya penyelundupan BBM di Lawe-Lawe dan Batam membuktikan tidak adanya sense of crisis dalam manajemen Pertamina," ujar Sugiharto.

Meski demikian, keputusan akhir pergantian direksi Pertamina itu amat tergantung pada hasil pembahasan Tim Penilai Akhir (TPA). Sebab, berkas calon direksi Pertamina yang diusulkan Kementerian BUMN harus dibahas TPA yang beranggota presiden, Wapres, Menkeu, dan sekretaris kabinet.

Mengenai penerbitan PP No 34/2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Sugiharto mengakui penerbitan PP itu bertujuan untuk mempercepat realisasi penambahan produksi migas di dalam negeri. Penerbitan PP 34/2005 juga dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa Pertamina dengan ExxonMobil tentang pengelolaan wilayah kerja Cepu.

"Itu sesuai UU Migas yang menyebutkan bagian terbesar dari bagi hasil pengelolaan migas dimiliki pemerintah," katanya.

Pemerintah mengambil Blok Cepu dari tangan Pertamina. Sebenarnya, kontrak asistensi teknis dengan ExxonMobil baru berakhir pada 2010. Dengan PP 34/2005, kontrak yang akan dilakukan di Blok Cepu dianggap sebagai kontrak baru, bukan perpanjangan kontrak sebelumnya.

Sugiharto menegaskan, percepatan pengelolaan Blok Cepu sesuai dengan keinginan pemerintah menjadikan lagi Indonesia sebagai net eksporter migas dalam tiga tahun ke depan. Di blok itu akan dibangun enam lapangan minyak. Total produksinya 60 ribu-80 ribu barel per hari. Selain Cepu, pemerintah juga akan mengembangkan wilayah kerja Jeruk. Kawasan ini sekarang dikelola Santos. Kemampuan produksinya 50 ribu-100 ribu barel per hari. "Dengan begitu, produksi migas Indonesia pada 2007-2008 bisa meningkat 15-25 persen," ujar Sugiharto.
(Rabu,14 september 2005; http://www.jawapos.co.id)