"Kalau diluncurkan, pembeli bayar pajak STNK dong. Yang paling dekat kami akan minta ke Kementerian Keuangan yang beli ini bayar pajak atau tidak. Semua pembeli mobil murah akan kami kejar bayar pajaknya," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Penarikan pajak tersebut, nantinya akan digunakan untuk pengadaan bus sebagai perbaikan transportasi massal di ibu kota.
"Kamu beli mobil Rp100 juta itu diasumsikan Anda punya keuntungan Rp100 juta. Dan Anda harus bayar pajak 30 persen kepada negara (pajak penghasilan) yaitu Rp30 juta. Dan 20 persen masuk kantong pemda artinya Rp6 juta dong," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengkalkulasi penghasilan warga yang membeli mobil murah. Bila masyarakat bisa membeli mobil Rp100 juta, Ahok berasumsi, penghasilan per tahun mereka di atas Rp100 juta, dengan perkiraan kebutuhan hidup sesuai KHL mereka ada dikisaran Rp2 juta per bulan.
"Kalau beli, artinya penghasilan kamu Rp124 juta dong. Terus dicek nomor pokok wajib pajak. Saya langsung terbitkan. Saya terbitkan supaya kamu bayar pajak ke negara 30 persen pajak penghasilan. Kalau ada 10 ribu orang beli mobil artinya saya (Pemprov) dapat Rp60 miliar. Kan lumayan. Kamu tanya yang tercepat untuk nakut-nakutin yang beli mobil murah? Yaitu kejar pajak," terangnya.
Sebab itu, pajak kendaraan di Jakarta, akan dikenakan secara progresif. Artinya, pajak kendaraan ke dua, ke tiga dan seterusnya, akan dikenakan pajak yang lebih besar.
"Cuma, kasus mobil murah ini kan transportasi umumnya belum datang, dia dateng duluan, ya sudah kita sikat dengan pajak gitu lho," kata Ahok.
Selain mengejar pajak mobil murah, jajarannya pun terus mematangkan sistem Electronic Road Pricing (ERP). "Kamu boleh punya mobil banyak. Kamu lewat, bayar. Ketiga, kalau kamu enggak punya garasi, parkir di jalan raya, kami cabut pentilnya," tandasnya. (sus)
Dari Okezone
mantaaaapppp
...................Segera dijalankan saja ko A Hok
), mau jalan kaki bakal tersambar motor.
)
