Kalo kita liat dari realisasi APBN thn 2010. Pos untuk subsidi adalah sebesar Rp 214 T, dimana nilai subsidi utk energi (utk BBM dan Listrik) besarnya Rp 140 T. Bayangkan besarnya beban subsidi utk tahun 2011? Dgn kuota utk premium sekitar 40 juta kl per tahun, dgn asumsi disparitas harga sebesar Rp 3.000/ltr berarti subsidi bisa mencapai Rp. 120 T khusus utk premium doang. Jika kita pemakai BBM subsidi, bisa dihitung sendiri berapa subsidi yg kita terima per bulan oleh Pemerintah.
Secara teori ekonomi, harga subsidi merupakan suatu distorsi pasar krn adanya disparitas harga akan mendorong orang akan melakukan penyelundupan/penimbunan utk mengambil keuntungan yg lebih besar.
Secara pribadi, ane mendukung penghapusan BBM bersubsidi krn tidak memberikan dampak yg produktif bagi perekonomian. Ok memang subsidi BBM dlm jangka pendek memang menyenangkan dan dapat menahan laju inflasi tp dalam jangka panjang BBM subsidi merupakan bumerang dalam perekonomian. Dampaknya sudah terlihat saat ini alokasi dana subsidi pd sektor yg non produktif menyebabkan pembangunan infrastuktur kita sangat ketinggalan dibanding dgn negara tetangga, pengusaha kita jadi manja akibat listrik murah krn subsidi (PLN sampe saat ini msh menjual listrik dibawah COGSnya krn msh banyak menggunakan diesel) dan tiap hari kita melihat dana subsidi utk BBM hanya dibakar tanpa hasil krn kemacetan lalu lintas. Masyarakat jadi tidak menghargai bhw ENERGI ITU MAHAL.
Bayangkan kalo dana subsidi Rp 100 T per tahun digunakan utk hal2 yg produktif sbb :
1. Pembangunan Infrastruktur (MRT, Jalan Tol, Power Plant, Penyediaan Air Bersih, dll)
2. Pembangunan RS dan Sekolah Gratis bagi masyarakat tidak mampu
3. Pemberian kredit murah bagi pengusaha UKM.
4. Pembangunan pabrik penghasil BBM non Fossil spt bio ethanol dan bio diesel.
Tentu pakar2 ekonomi di negeri ini sdh punya pemikiran spt diatas sejak lama. Masalahnya siapkah Pemerintah utk tidak populer ? Atau bisakah Pemerintah amanah utk menjalankan pengalihan dana subsidi tersebut secara transparan dan akuntabel.
Ane yakin jika Pemerintah bisa amanah dan jujur menggunakan pengalihan dana subsidi tsb masyarkat dapat menerima wacana penghapusan BBM bagi pemilik mobil pribadi (baca : Golongan Menengah Atas). Tp selama korupsi masih merajalela di negeri ini, PLN masih korupsi, Pertamina masih korupsi, tentu saja kepercayaan dari masyarakat sulit diperoleh.
Apalagi politik bermain disini, penurunan harga BBM seakan-akan sdh menjadi "kebijakan pro rakyat" di negeri ini sejak jaman orde baru.
Jadi sampe kapan "Golongan Menengah Atas" masih "menyusu" sama pemerintah dalam bentuk BBM Subsidi ??????? Padahal RI saat ini sdh menjadi net importir minyak.
Sekedar wacana, silahkan pendapat dan comment
Peace

M-90