Tahun Depan Belanja Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena Pajak

[Ivano]

Hadeuh dah...

Ciri ciri negara akan hancur adalah makin naiknya pajak......semoga rezimnya aja yg hancur bukan negara ini

boleh ditunjukkan negara yang sudah hancur karena pajaknya naik?

kembali ke topik, seperti biasa kebijakan yang nggak jelas begini besar peluang untuk dibatalkan atau ada penyesuaian tarif ulang kembali ke "normal", lihat saja nanti.

Mengutip dari Ibnu Khaldun :" Tanda-tanda pemerintahan akan runtuh maka akan semakin bertambahnya pajak yg dipungut"

[Omnibus]

hehehe yaa.... tapi di agama sy juga ada perkataan dr raja salomo (nabi sulaiman). konon tdk ada raja sebelum dan sesudahnya yg lebih berpengetahuan dr dia

Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya.
Amsal 29:4

[kompresorz]

raja salomo /sulaiman..

ini satu orang atau gimana.....

atau ganti KTP...

asalnya dari mana...

[MIK]

raja salomo /sulaiman..

ini satu orang atau gimana.....

atau ganti KTP...

asalnya dari mana...

nanti di cek dulu E-KTP nya om

[kompresorz]

raja salomo /sulaiman..

ini satu orang atau gimana.....

atau ganti KTP...

asalnya dari mana...

nanti di cek dulu E-KTP nya om

[motormatic]

HIDUP JOKOWIIII....
untung gw jarang beli dari luar negeri, walaupun sama saja karena beli dari lokal tapi MADE IN CHINA wkwkwk

[Or4cle]

raja salomo /sulaiman..

ini satu orang atau gimana.....

atau ganti KTP...

asalnya dari mana...

nanti di cek dulu E-KTP nya om

Ini pada berat bahasnya
Kabuuuurr ahhhh

[monliev]

Tok! Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak Berlaku 30 Januari

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019. Aturan itu akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020.

Dalam aturan ini Bea Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya US$ 75 menjadi US$ 3 per kiriman. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal. Namun demikian pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar ± 27,5% - 37,5% (bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP) menjadi ± 17,5% (bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 0%).

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat mengungkapkan bahwa meskipun bea masuk terhadap barang kiriman dikenakan tarif tunggal, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap masukan yang disampaikan pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri.


"Hal ini mengakibatkan produk tas, sepatu, dan garmen dalam negeri tidak laku. Seperti yang diketahui beberapa sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk-produk China," ungkapnya.

Baca juga: Mau Beli Barang Impor Rp 45.000 ke Atas? Yuk Hitung Pajaknya


Melihat dampak yang disebabkan dari menjamurnya produk-produk tersebut, pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk normal untuk komoditi tas, sepatu, dan garmen sebesar 15%-20% untuk tas, 25%-30% untuk sepatu, dan 15%-25% untuk produk tekstil dengan PPN sebesar 10%, dan PPh sebesar 7,5% hingga 10%.

"Penetapan tarif normal ini demi menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field antara produk dalam negeri yang mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak dengan produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum," ujar Syarif.

Di kesempatan yang sama, sehubungan dengan penerapan aturan baru ini, Syarif mengimbau kepada masyarakat, khususnya perusahaan jasa titipan (PJT) untuk menaati aturan tersebut dengan tidak melakukan modus pelanggaran antara lain memecah barang kiriman (splitting) atau memberitahukan harga di bawah nilai transaksi (under invoicing).

Dalam menyusun perubahan aturan ini, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan aturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha.

"Perubahan aturan ini merupakan upaya nyata pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk mengakomodir masukan para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM. Diharapkan dengan adanya aturan baru ini, fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman (de minimus value) dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri," ucap Syarif..