Update jumlah Pasien Coronavirus di Indonesia

[Ivan123]

Saya sdh seminggu ke apotik dan minimarket, hasilnya KOSONG masker,hand sanitizer inikan [cencored] spekulan ditangkap tp barang kosong buat apa ??? Sama aja kasih aturan beras mahal jgn beli tp perut ga bisa kompromi apa harus makan batu ??? Krmbali lg ke kelangkaan bbm mending mahal... daripada ga ada

Oh ia, coba tanya sama Pak Ahok, harga minyak dunia turun tuh, Kenapa BBM indo belum turun. Sampein juga, ada salam dari Depok gtu.

Saya malah bilang naikin aja bwt Dex & Turbo sekalian bantu2 pemerintah... Rela koq saya, ini aja fuel consumption jauh lebih baik biasa 1 ltr/9km skrg 1ltr/12km

Ga bisa asal naik, nyalahi UU, bisa masuk penjara petinggi pertamina.

[bensinsolar]

Ini sebenernya Ibu Kota urusan Pemda atau Pusat sih? Koq ga ada kabar dari PEMDA DKI mengenai tindakan2 yang keluarin DUIT & BARANG sampai detik ini. Hanya retorika2 saja. Kalau search2 berita cuma alokasi COVID di angka 50M-an (cuma kebeli 6-7 Ferrari). Kasus paling banyak tp gaada tindakan konkretnya utk fasilitas kesehatan. Dengan APBD 70T, mustinya minimum 1T uda keluar ni... Atau dana Formula E yg 1T itu dialihkan ke penganganan COVID atau bikin RS temporary yg inisiatif PEMDA DKI JAKARTA, beli disinfectant chambers dll.

Ini sampai diminta2, pdhl ventilator critical bwt menekan angka kematian (450jt/unit):

https://metro.tempo.co/read/1324483/psi ... ll&view=ok

[himaatoo]

Itulah pentingnya hitam di atas putih ya

[Ivan123]

Pertimbangan salah satu knp pemerintah ga lockdown ada dipasal karantina itu berbunyi begini:

EUG-SixUEAA07LX.jpeg

Dan yang lebih nyungsepnya lagi, UU ini terbit di Jaman Pak Jokowi juga. Makanya Pak Mahfud cari cara buat indo lockdown bukan pake UU, tapi pake PP, biar ga kena pasal itu. Sudah ga ad duit soalnya....
Hehehe

[bensinsolar]

Penasaran juga kalau RS spesialis Kanker / RS Ibu & Anak gitu apa menangani pasien Covid juga? apa lgsg diusir?

[bensinsolar]

Pertimbangan salah satu knp pemerintah ga lockdown ada dipasal karantina itu berbunyi begini:
EUG-SixUEAA07LX.jpeg

Dan yang lebih nyungsepnya lagi, UU ini terbit di Jaman Pak Jokowi juga. Makanya Pak Mahfud cari cara buat indo lockdown bukan pake UU, tapi pake PP, biar ga kena pasal itu. Sudah ga ad duit soalnya....
Hehehe

Bkn masalah Lock Down Om, ini mengenai fasilitas kesehatan mestinya diguyur dana oleh Pemprov, karena pusat pasti terbagi dengan daerah lain, kasian aja kalau wilayah lain terlantar & juga orang2 yg lagi self isolation bisa ada pikiran tenang bahwa pemerintahan terdekat mereka (provinsi) bertindak real & gak main2. 50M mkgn lebih tepat bwt pencegahan diare ditingkat kecamatan.

[demonicorchestra]

Ini broadcast dari group WA aku ... Silahkan dijalanin, kalau gak dijalanin juga gak papa ....

REKOMENDASI ​​dari * Psikolog *.

* 1 * Pisahkan diri Anda dari berita tentang virus. (Semua yang perlu kita ketahui, kita sudah tahu).

* 2 *. Jangan mencari informasi tambahan di Internet, itu akan melemahkan kondisi mental Anda.

* 3. * Hindari mengirim pesan fatalistik. Beberapa orang tidak memiliki kekuatan mental yang sama dengan Anda (Alih-alih membantu, Anda dapat mengaktifkan patologi seperti depresi).

* 4. * Jika memungkinkan, dengarkan musik di rumah dengan volume yang menyenangkan. Carilah permainan papan untuk menghibur anak-anak, bercerita dan rencana masa depan.

* 5. * Pertahankan disiplin di rumah dengan mencuci tangan, memasang tanda atau alarm untuk semua orang di rumah.

* 6 * Suasana hati positif Anda akan membantu melindungi sistem kekebalan tubuh Anda, sementara pikiran negatif telah terbukti menekan sistem kekebalan Anda dan membuatnya lemah terhadap virus.

* 7. * Yang paling penting, sangat percaya bahwa ini akan berlalu dan bahwa alam semesta ada di tangan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penuh cinta dan bukan dari hukuman.

  Tuhan memberkati Anda.

Setuju sih, kelewat panik ga baik jga, bs2 imun yg sebenernya jd senjata penting kita dlm ngadepin pandemi ini malah drop

Btw ini cuman perasaan nubi doang, atau dikit bgt media yg ngebahas tentang dampak psikologis dari covid-19 ini, padahal aspek tersebut sama pentingnya dgn dampak ekonomi dan kesehatan fisik dari pandemi tersebut sehingga dpt menjadi acuan stakeholder seperti pemerintah dlm mengambil keputusan. Seperti bagaimana menenangkan emosi masyarakat bila (terpaksa) menjalankan lockdown, mencegah masyarakat agar tidak panik dan depresi selama isolasi diri dsb.

[ak4ng]

Pertimbangan salah satu knp pemerintah ga lockdown ada dipasal karantina itu berbunyi begini:
EUG-SixUEAA07LX.jpeg

Dan yang lebih nyungsepnya lagi, UU ini terbit di Jaman Pak Jokowi juga. Makanya Pak Mahfud cari cara buat indo lockdown bukan pake UU, tapi pake PP, biar ga kena pasal itu. Sudah ga ad duit soalnya....
Hehehe

Bayar nasi kotak pake hutang luar negeri

[mpvlover]

Kalo ttg cicilan kpr atau pinjaman bank itu gimana ya

Ada yg udah ke bank ?

[Zaxis]

Penasaran juga kalau RS spesialis Kanker / RS Ibu & Anak gitu apa menangani pasien Covid juga? apa lgsg diusir?

Biasa langsung dirujuk ke rs lain kalo ada indikasi covid

Ga ada fasilitas buat obatin malah nulerin ke pasien lain lebih bahaya

[kangadut]

Pertimbangan salah satu knp pemerintah ga lockdown ada dipasal karantina itu berbunyi begini:
EUG-SixUEAA07LX.jpeg

Dan yang lebih nyungsepnya lagi, UU ini terbit di Jaman Pak Jokowi juga. Makanya Pak Mahfud cari cara buat indo lockdown bukan pake UU, tapi pake PP, biar ga kena pasal itu. Sudah ga ad duit soalnya....
Hehehe

iseng2 baca UU no. 6 th 2018
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17556 ... 202018.pdf

yg dilakukan pemerintah sekarang ini cuma sampai batas pasal 59, belum sampai karantina wilayah (pasal 53,54,55)
pasal 55 bunyinya
(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup
dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada
di wilayah karantina menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

bukan belain pemerintah, menurut sy ga ada yg salah dgn UU nya.
Justru itu kewajiban pemerintah dan UU no. 6 th 2018 menegaskan.
malahan jd konyol klo selama karantina wilayah terjadi kekurangan pasokan makanan dan orang yg ga mampu boleh kelaparan dgn alasan ga ada UU nya.

terus krn pemerintah ga mau karantina wilayah (lockdown) terus bikin PP, sepertinya bukan gitu deh om...
justru PP itu adalah....
Materi muatan PP menurut Pasal 12 UU 12/2011 yaitu:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 UU 12/2011 bahwa:
“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.”

kalau menurut sy sebenarnya pemerintah justru udh mau siap2 karantina wilayah (lockdown), makanya disusun PP untuk teknisnya..
https://news.detik.com/berita/d-4955666 ... 1583593828

[mpvlover]

Ya ampunnn.. baru status PDP aja udah tewas sepuluh orang :

Kasus Corona di Depok, 10 Pasien Dalam Pengawasan Meninggal Dunia

https://m.detik.com/news/berita/d-49559 ... =wpm_nhl_4

[Ivan123]

Kalo ttg cicilan kpr atau pinjaman bank itu gimana ya

Ada yg udah ke bank ?

Hanya untuk Ojol, nelayan,... Jadi ga semua.

[mpvlover]

JAKARTA: Indonesia's coronavirus crisis is far worse than being officially reported and the government's response is "in tatters", the country's doctors association warned Friday (Mar 27) as the death toll climbed to 87.

The world's fourth-most populous country only reported its first confirmed infection this month but by Thursday, that had ballooned to over 1,000.

Indonesia's 87 confirmed coronavirus deaths are the highest toll in Southeast Asia, with public health and diplomatic officials warning that its weak health system is being rapidly overwhelmed.

"The government's plans are in tatters and they appear to be avoiding a lockdown," said Indonesian Doctors' Association spokesman Halik Malik.

"Our health system is not as strong as other countries."

A London School of Hygiene & Tropical Medicine study warned this week that cases in Indonesia - with a population of more than 260 million people - could be vastly underreported.

READ: 'We are worried,' say Indonesian healthcare workers as COVID-19 takes toll on medical system

The government's virus task force has estimated as many as 700,000 people were at risk of infection nationwide.

But the rate of testing has been low compared with many other countries - only 2,300 tests were conducted before the government stopped announcing nationwide figures.

Authorities have come under heavy criticism for not imposing lockdowns in major cities, including the capital Jakarta, a vast city home to about 30 million where most of the deaths have been reported.

"The COVID-19 situation in Indonesia is very serious and getting worse quickly," the Canadian embassy in Jakarta said Thursday, saying it was urgently advising citizens to leave.

"The health care system in Indonesia will soon be overwhelmed. The ultimate number of fatalities will be very high."

Indonesia had fewer than four doctors for every 10,000 people, according to World Health Organization data from 2017.

In comparison, neighbouring Malaysia had about 15 doctors and Australia had 35 per 10,000 people.

Images shared on social media have shown Indonesian doctors threatening to go on strike if resources aren't beefed up, with concerns about a lack of ventilators, protective gear and other equipment needed to handle coronavirus cases.

At least seven doctors have died of the virus, according to the official figures.

In a tweet that went viral, the brother-in-law of one of those doctors slammed the Indonesian government's handling of the crisis.

"You were infected as you actively served people. Many health workers have been infected and left. The limited amount of protective equipment is hard to forgive," wrote Pandu Riono, a University of Indonesia public health expert.

The government has pledged to boost testing to upwards of one million checks as extra equipment and test kits are flown in from China.

It has also turned an athletes village built for the 2018 Asian Games into an emergency treatment centre to help ease the pressure on hospitals.

https://www.channelnewsasia.com/news/as ... e-12583562

[roadmap]

Pertimbangan salah satu knp pemerintah ga lockdown ada dipasal karantina itu berbunyi begini:
EUG-SixUEAA07LX.jpeg

Dan yang lebih nyungsepnya lagi, UU ini terbit di Jaman Pak Jokowi juga. Makanya Pak Mahfud cari cara buat indo lockdown bukan pake UU, tapi pake PP, biar ga kena pasal itu. Sudah ga ad duit soalnya....
Hehehe

iseng2 baca UU no. 6 th 2018
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17556 ... 202018.pdf

yg dilakukan pemerintah sekarang ini cuma sampai batas pasal 59, belum sampai karantina wilayah (pasal 53,54,55)
pasal 55 bunyinya
(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup
dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada
di wilayah karantina menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

bukan belain pemerintah, menurut sy ga ada yg salah dgn UU nya.
Justru itu kewajiban pemerintah dan UU no. 6 th 2018 menegaskan.
malahan jd konyol klo selama karantina wilayah terjadi kekurangan pasokan makanan dan orang yg ga mampu boleh kelaparan dgn alasan ga ada UU nya.

terus krn pemerintah ga mau karantina wilayah (lockdown) terus bikin PP, sepertinya bukan gitu deh om...
justru PP itu adalah....
Materi muatan PP menurut Pasal 12 UU 12/2011 yaitu:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 UU 12/2011 bahwa:
“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.”

kalau menurut sy sebenarnya pemerintah justru udh mau siap2 karantina wilayah (lockdown), makanya disusun PP untuk teknisnya..
https://news.detik.com/berita/d-4955666 ... 1583593828

Betul om, PP gak bisa berdiri sendiri, PP menjelaskan atau melengkapi UU yg ada supaya bisa diatur lbh detail, dan biasanya juga dilengkapi dengan peraturan menteri supaya lbh operasional lagi.

Berdasarkan pengalaman ngurusin beginian, proses nya cukup memakan waktu apalagi PP ini lintas kementerian, nanti ada harmonisasi sinkronisasi dsb... tapi kalau diniatin sih ya bisa cepet.

[Ivan123]

Pertimbangan salah satu knp pemerintah ga lockdown ada dipasal karantina itu berbunyi begini:
EUG-SixUEAA07LX.jpeg

Dan yang lebih nyungsepnya lagi, UU ini terbit di Jaman Pak Jokowi juga. Makanya Pak Mahfud cari cara buat indo lockdown bukan pake UU, tapi pake PP, biar ga kena pasal itu. Sudah ga ad duit soalnya....
Hehehe

iseng2 baca UU no. 6 th 2018
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17556 ... 202018.pdf

yg dilakukan pemerintah sekarang ini cuma sampai batas pasal 59, belum sampai karantina wilayah (pasal 53,54,55)
pasal 55 bunyinya
(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup
dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada
di wilayah karantina menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

bukan belain pemerintah, menurut sy ga ada yg salah dgn UU nya.
Justru itu kewajiban pemerintah dan UU no. 6 th 2018 menegaskan.
malahan jd konyol klo selama karantina wilayah terjadi kekurangan pasokan makanan dan orang yg ga mampu boleh kelaparan dgn alasan ga ada UU nya.

terus krn pemerintah ga mau karantina wilayah (lockdown) terus bikin PP, sepertinya bukan gitu deh om...
justru PP itu adalah....
Materi muatan PP menurut Pasal 12 UU 12/2011 yaitu:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 UU 12/2011 bahwa:
“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.”

kalau menurut sy sebenarnya pemerintah justru udh mau siap2 karantina wilayah (lockdown), makanya disusun PP untuk teknisnya..
https://news.detik.com/berita/d-4955666 ... 1583593828

Thats absolutely right....
PP itukan teknisnya, detail pelaksanaanya. Kan Pak Jokowi sensiri bilang, ga ad opsi lockdown(karantina). Tapi siapin PP buat karantina, ini kan bertolak belakang, drdulu ya bgini terus.

Kan bisa saja, nanti PP bunyinya, karena terkait ekonomi maka negara tidak wajib memberikan bla bla bla... Ya sapa tau. Bertolak belakang lagi tuh sama UU. Namnay juga PP setara UU, kan bisa2 saja. Tp smoga cepet2 ini keputusan pemerintah mau seperti apa penanganan covid ini, jgn begiin terus. Itu maksudnya saya. Kita ini ongkang2 kaki, nonton grafik covid makin jari makin naik. Ga elok

Itu juga gugus tugas bilang jgn panik, jangan panik. Jangan panik gmn!? Sekrng org pada susah cari masker, APD apalagi, hari ini di depok, ada swalayan TIPTOP namanya, pada antri sampai keluar jalan. Bacot jg itu gugus tugas, bialng jgn panik jgn panik, nyawa orang pada nguap begitu aja, bebrapa daerah sudah lockdown, masih aja ngomong jgn panik-jangn panik. Kan kacau.

Logicnya begini, kalo orang punya duit, ga perlu minta sumbangan kan!?

Ini jelas2 pemerintah buka rekening minta donasi kok. Artinya apa!? You have no money...

Saya juga yakin, pemerintah saat ini lg pusing, keadaan sosial ekonomi kita,infrastruktur kesehatan kita. Pemerintah makin lama ngambil kebijakan, makin banyak yang meninggal.mau berapa jiwa lagi yang hilang, dokter, tenaga medis, korban, PDP, OPD, itu semua nyawa orang. Klo you Sebagai pemimpin, you ngeles apa tentang hilangnya nyawa orang yg hilang!?

Banyak yg keras Karena covid ini soalnya menyebar, mungkin bukan kita, sodara kita, org terdekat kita potensi buat tertular.

Ad yg bilang jangn terlalu panic, liat saja, kalo ntar corona mewabah didekat dia, dia telan ludah sendiri. Oh ia, sampai saat ini, ingat ya, belum ada cure untuk covid19 ini, even di negeri asalnya sana. Sekali anda kena, belum ada obatnya. Itu aja.

[sintoni]

Ane mau tanya yg kerja buka toko / kios atau wiraswasta masih tetap jualan ga?

Terus ikut jaga atau kasi pegawai aja yg jaga?

[mpvlover]

Ane mau tanya yg kerja buka toko / kios atau wiraswasta masih tetap jualan ga?

Terus ikut jaga atau kasi pegawai aja yg jaga?

Kalo masih buka itu berarti ada kemungkinan terpapar

Knp? Krn kalopun pegawai yg jaga, klao pegawai itu kena dan tanpa gejala, pasti bisa menular. Kan ga mungkin pegawai ga sentuh apapun

[apshwn]

Ane mau tanya yg kerja buka toko / kios atau wiraswasta masih tetap jualan ga?

Terus ikut jaga atau kasi pegawai aja yg jaga?

saya sih tutup total udah 2 minggu om, gak worth it ngejar duit lagi. Nyawa nomer satu

[mpvlover]

Wakil Ketua PDIP Jabar Meninggal Terpapar Virus Corona

https://m.detik.com/news/berita-jawa-ba ... m_headline

Pejabat pertama dan bukan yg terakhir.

[kangadut]

PP itu hirarkinya dibawa UU dan Perpu (bkn setara).
Mungkin om2 yg lebih ngerti hukum bisa jelasin.

melihat jumlah yg positif terus nambah, sangat kurangnya alat/tenaga medis dan brp kota yg maksa lockdown sepertinya pemerintah udh mulai serius mikirin opsi lockdown termasuk siapin payung hukum.
Klo terjadi, sy akuin itu keputusan yg berat buat pemerintah dan sebagian masyarakat kita. Semoga itu yg terbaik.
Prediksi sy mungkin parsial, ga seluruh Indonesia.

[Ivan123]

PP itu hirarkinya dibawa UU dan Perpu (bkn setara).
Mungkin om2 yg lebih ngerti hukum bisa jelasin.

melihat jumlah yg positif terus nambah, sangat kurangnya alat/tenaga medis dan brp kota yg maksa lockdown sepertinya pemerintah udh mulai serius mikirin opsi lockdown termasuk siapin payung hukum.
Klo terjadi, sy akuin itu keputusan yg berat buat pemerintah dan sebagian masyarakat kita. Semoga itu yg terbaik.
Prediksi sy mungkin parsial, ga seluruh Indonesia.

Sepengetahuan saya juga perpu yg bisa gantiin UU, yg saya maksud Perpu berarti. Apapun itu, cepatlah, ada ga ad duit, harus diputuskan. Soalnya kalo ga dputuskan kita ini dilockdown sama negara lain. US, Canada sudah suru pulang warganya dari Indo, jepang sudah larang Indo masuk jepang. Tinggal tunggu aja ini pemerintah seperti apa.

[apshwn]

Wakil Ketua PDIP Jabar Meninggal Terpapar Virus Corona

https://m.detik.com/news/berita-jawa-ba ... m_headline

Pejabat pertama dan bukan yg terakhir.

Ini maksud saya. Kalo udah kena mereka baru ntar lock down ala represif

[mpvlover]

Terbanyak di jkt dan tangerang

[himaatoo]

Wakil Ketua PDIP Jabar Meninggal Terpapar Virus Corona

https://m.detik.com/news/berita-jawa-ba ... m_headline

Pejabat pertama dan bukan yg terakhir.

Om, ternyata hidup lagi.

https://news.detik.com/berita-jawa-bara ... i-berdetak