SerayaMotor.com

maskopat wrote:

imsus2c wrote:

maskopat wrote:numpang ngetagk ya meneer....

ane bingung tentang tanduk. emang tanduk yang kayak mana yang gak boleh ya? harusnya ada definis yang jelas kan?

mungkin loh....
definisi bumper tanduk tu yang model offroad.. biasanya dari bahan logam dan dipasang mati di sasis (biasanya untuk mobil2 of roader/suv ladder on frame)

kayak gini memang sangat bahaya...sama sekali tidak ada pedestrian safety-nya

makanya untuk desain2 SUV/CUV jaman sekarang yang memang pemakaiannya onroad, bumpernya ga nempel ke sasis dan bahannya pun bukan logam (fiber/plastik)

SUV/CUV ladder on frame sekarang pun (standard pabrikan), untuk alasan safety, bumpernya jauh lebih "ramah"

berarti bumper ARB, atau tubular bumper gak boleh ya?

imsus2c wrote:yang penting....jangan ikut pepatah: iki jaman edan, sing ora edan ora keduman (Ini jaman edan, kalo ga ikut ngedan ga bakal kebagian)

imsus2c wrote:

maskopat wrote: berarti bumper ARB, atau tubular bumper gak boleh ya?

technically....ga boleh (jika dipakai dijalanan onroad/jalan umum)... kecuali di arena off road/kompetisi

imsus2c wrote:

doq wrote:

imsus2c wrote:yang punya SUV/kendaraan besar ato yg hobby pasang lampu extra, baca nih....

lampu yg menyilaukan itu patokan nya apa??ukuran watt??besaran kelvin??arah sinar??

nontheless..........contoh perlengkapan yg membahayakan apa lagi??

biasanya mengacu ke standard pabrikan oom.. umumnya 55/60W, karena itulah yang berlaku di negara maju... (negara maju itu mana ya wkwkwkwk... )

coba perhatikan, kalo beli bola lampu ber-merk (Philips, Bosch, Osram, Wuerth, dll) yg watt-nya diatas 55/60W dan warnanya aneh, pasti dikemasannya ada tulisannya "NOT FOR PUBLIC ROAD" atau "NOT FOR ON ROAD USE" atau "NOT FOR SALE/USE IN EU" karena memang dilarang dipakai disana

maskopat wrote:

imsus2c wrote:

maskopat wrote: berarti bumper ARB, atau tubular bumper gak boleh ya?

technically....ga boleh (jika dipakai dijalanan onroad/jalan umum)... kecuali di arena off road/kompetisi

trus, mobil yang sudah ada ARB gitu, mau ke off road, harus dimasukin ke dalam truk kali ya...
trus, trotoir masih dipake jadi pos polisi kah? biar pedestrian pake jalan mobil kalo mau lewat..

imsus2c wrote:buat yg hobby modif.....hati-hati

Pasal 277
Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta
gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik
Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan
Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta
gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang
dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban
uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat
juta rupiah).

maskopat wrote:

imsus2c wrote:

maskopat wrote: berarti bumper ARB, atau tubular bumper gak boleh ya?

technically....ga boleh (jika dipakai dijalanan onroad/jalan umum)... kecuali di arena off road/kompetisi

trus, mobil yang sudah ada ARB gitu, mau ke off road, harus dimasukin ke dalam truk kali ya...
trus, trotoir masih dipake jadi pos polisi kah? biar pedestrian pake jalan mobil kalo mau lewat..

Pasal 68
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan
wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan
Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan
Bermotor, dan masa berlaku.
(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor
registrasi, dan masa berlaku.
(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi
syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara
pemasangan.
(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor rahasia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Pasal 69
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat
dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan
dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan
Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.
(2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba
Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan,
pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba
Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan
Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Pasal 280
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Spesifikasi teknis
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.
* Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf)
* Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku
Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250x105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395x135 mm. Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm diantara ruang nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku.
Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) cetakanlambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "DITLANTAS POLRI" (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.

Warna
Warna tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
* Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih
* Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam
* Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih
* Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam
* Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian
* Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.

"Nopol modifikasi diharap diganti dengan yang dikeluarkan oleh Samsat,” ujar Kasubsi Jakarta Barat, AKP Leganek, SH, SIK kepada TMC Polda Metro di Mapolda Metro Jaya, Jl. Sudirman Jaksel, Selasa (13/04/2010).
Selain itu masyarakat disarankan apabila nopol tersebut sudah rusak atau tidak tampak semestinya silahkan mendatangi samsat di Jajaran Polda Metro Jaya. “Kami akan lakukan pergantian,” tambahnya.

imsus2c wrote:bagaimana kalau nomornya cepet rusak/bulukan?
http://www.lantas.metro.polri.go.id/new ... &nid=24672

"Nopol modifikasi diharap diganti dengan yang dikeluarkan oleh Samsat,” ujar Kasubsi Jakarta Barat, AKP Leganek, SH, SIK kepada TMC Polda Metro di Mapolda Metro Jaya, Jl. Sudirman Jaksel, Selasa (13/04/2010).
Selain itu masyarakat disarankan apabila nopol tersebut sudah rusak atau tidak tampak semestinya silahkan mendatangi samsat di Jajaran Polda Metro Jaya. “Kami akan lakukan pergantian,” tambahnya.

AD74YA wrote:berarti dikasih akrilik masih oke lah ya.. yang penting kbaca

imsus2c wrote:TKNB disini yang diakui menurut peraturan/UU, tentunya yang dikeluarin resmi Polri/Samsat

sudah disarikan di wikipedia : http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomo ... n_bermotor

Spesifikasi teknis
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.
* Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf)
* Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku
Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250x105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395x135 mm. Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm diantara ruang nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku.
Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) cetakanlambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "DITLANTAS POLRI" (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.

AD74YA wrote:berarti dikasih akrilik masih oke lah ya.. yang penting kbaca

esh wrote:Paling aman pake plat nomor asli tanpa variasi.

nescafe wrote:

esh wrote:Paling aman pake plat nomor asli tanpa variasi.

agree.. sisanya menruut saya cukup ditambahkn tatakan/dudkan plat..

Pasal 59
(1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat
dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
(2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas warna:
a. merah;
b. biru; dan
c. kuning.
(3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai
tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
(4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan
kepada Pengguna Jalan lain.
(5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan
untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan
untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan
Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran,
ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan

c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan
untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol,
pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas
umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang
khusus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur,
dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan pemerintah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan
lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Pasal 287
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan
yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4)
huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan
yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d
atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan
atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang
menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat
(4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling
tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan
dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).